Tantangan dan Solusi dalam Meningkatkan Kewenangan Bakamla
Tantangan dan solusi dalam meningkatkan kewenangan Bakamla merupakan isu yang penting dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Bakamla atau Badan Keamanan Laut adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, perompakan, dan perdagangan manusia.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bakamla adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, “Bakamla saat ini masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran di laut.” Hal ini membuat tugas Bakamla menjadi lebih sulit dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Solusi untuk meningkatkan kewenangan Bakamla dapat dilakukan melalui perubahan regulasi dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law of the Sea (ICLOS), Dr. Hikmahanto Juwana, “Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Bakamla.”
Selain itu, kerjasama dengan lembaga lain seperti TNI AL dan KKP juga perlu ditingkatkan. Menurut Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Laksamana Muda TNI Dafit Santoso, “Kerjasama antara Bakamla, TNI AL, dan KKP sangat penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia.” Kolaborasi antar lembaga tersebut akan memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di laut.
Dengan adanya upaya untuk meningkatkan kewenangan Bakamla, diharapkan keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya kelautan dan menjaga keamanan laut dari berbagai ancaman. Melalui kerjasama antar lembaga dan perubahan regulasi yang tepat, Bakamla dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.