Tantangan Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Tantangan penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan isu yang mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Pelanggaran batas laut yang terjadi di perairan Indonesia dapat berdampak buruk terhadap keamanan nasional dan keberlanjutan sumber daya laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Admiral Aan Kurnia, tantangan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah luasnya wilayah perairan yang harus diawasi dan jumlah kapal yang melintas setiap harinya. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan sinergi antara lembaga terkait dalam menangani pelanggaran batas laut,” ujar Admiral Aan Kurnia.

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Nadhila Wira, merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. “Kita perlu menguatkan penegakan hukum untuk melindungi perairan Indonesia dari illegal fishing,” ujar Nadhila Wira.

Tantangan penegakan hukum pelanggaran batas laut juga melibatkan kerjasama antar negara. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo, Indonesia terus berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga guna memperkuat penegakan hukum di perairan regional. “Kerjasama lintas negara sangat penting untuk mengatasi tantangan penegakan hukum di laut Indonesia,” ujar R. Agus H. Purnomo.

Dengan adanya kerjasama antar lembaga dan negara, diharapkan penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien. Keberhasilan dalam menangani tantangan ini akan memberikan dampak positif bagi keamanan nasional dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.